signaltodays.com_Fenomena umroh backpacker dalam beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Konsep ini menawarkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa menggunakan jasa biro travel resmi. Jemaah mengatur sendiri seluruh kebutuhan perjalanan, mulai dari pengurusan visa, pembelian tiket pesawat, pemilihan hotel atau penginapan, hingga transportasi lokal di Arab Saudi. Dari sisi biaya dan fleksibilitas waktu, umroh backpacker memang tampak menarik. Namun, di balik itu, tersimpan risiko besar.

Memahami Konsep Umroh Backpacker

Secara sederhana, umroh backpacker adalah model perjalanan umroh nonkonvensional. Jemaah bertindak mandiri tanpa pendampingan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) resmi. Tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran dan kebebasan mengatur jadwal ibadah maupun perjalanan.

Popularitas umroh backpacker meningkat pascapandemi COVID-19, terutama setelah Arab Saudi membuka akses visa turis yang relatif mudah diperoleh. Banyak calon jemaah menilai visa turis bisa menjadi “jalan pintas” untuk melaksanakan umroh tanpa harus mengikuti paket travel reguler. Tren ini pun semakin viral di media sosial, diperkuat oleh narasi pengalaman pribadi dan konten perjalanan yang tampak sukses dan menyenangkan.

Di balik kesederhanaan konsepnya, umroh backpacker bertentangan dengan regulasi resmi. Pemerintah Arab Saudi secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan ibadah umroh harus menggunakan visa umroh resmi dan berada di bawah pengawasan pihak berizin. Penggunaan visa non-umroh, seperti visa turis, dinilai melanggar aturan dan membahayakan sistem pengawasan jemaah.

Di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengambil sikap tegas. Kemenag melarang keras biro atau individu yang memberangkatkan jemaah umroh menggunakan visa selain visa umroh. Tidak hanya itu, sanksi administratif hingga pencabutan izin PPIU siap diberlakukan bagi pihak yang terbukti melanggar. Kebijakan ini diambil demi melindungi keselamatan, keamanan, dan hak jemaah.

Risiko Tinggi Tanpa Perlindungan Resmi

Salah satu masalah terbesar umroh backpacker adalah ketiadaan perlindungan hukum dan pendampingan. Tanpa PPIU resmi, jemaah tidak memiliki penanggung jawab jika terjadi masalah di lapangan. Risiko yang mengintai pun beragam, mulai dari penipuan akomodasi, kesulitan transportasi, sakit tanpa pendampingan, hingga deportasi oleh otoritas Arab Saudi.

Kasus jemaah yang ditangkap, dilarang masuk Masjidil Haram, bahkan dipulangkan ke negara asal bukanlah isapan jempol. Semua ini menunjukkan bahwa umroh backpacker bukan sekadar soal berhemat, melainkan mempertaruhkan keamanan diri dan kekhusyukan ibadah.

Alternatif Legal dan Aman bagi Calon Jemaah

Seiring berkembangnya teknologi, Arab Saudi kini menghadirkan solusi digital melalui aplikasi Nusuk, yang memungkinkan jemaah mengatur jadwal umroh secara mandiri. Namun, perlu dipahami bahwa penggunaan aplikasi ini tetap harus selaras dengan regulasi resmi dan berada dalam ekosistem PPIU yang sah agar legal dan aman.

Alternatif paling direkomendasikan tetaplah menggunakan paket umroh dari PPIU berizin. Selain menjamin aspek hukum, PPIU resmi memberikan pendampingan ibadah, jaminan akomodasi, asuransi, serta bantuan darurat jika terjadi hal tak terduga. Dengan demikian, jemaah dapat berfokus pada ibadah tanpa tekanan risiko nonteknis.

Bijak Memilih Jalan Ibadah

Meskipun umroh backpacker menawarkan kesan hemat dan fleksibel, praktik ini menyimpan risiko besar dan telah dinyatakan melanggar aturan resmi. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat bahwa keamanan dan keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Oleh karena itu, calon jemaah diimbau untuk memilih jalur umroh legal, aman, dan sesuai prosedur.

Ibadah umroh sejatinya adalah perjalanan spiritual, bukan eksperimen perjalanan. Dengan regulasi yang tepat dan pemahaman yang baik, ibadah dapat dilakukan dengan tenang, sah, dan penuh keberkahan.