Junta Militer Myanmar sudah mewarnai pemerintahan sejak lama sebelum pemilu 2015 yang dimenangkan oleh Suu Kyi. Konstitusi 2008 mengukir peran politik kuat untuk militer, memberi mereka kendali atas kementerian dalam negeri, perbatasan, dan pertahanan utama.

Setiap perubahan membutuhkan dukungan dari anggota parlemen militer, yang menguasai seperempat kursi di parlemen negara tersebut.Jaminan kekuatan militernya membuat konstitusi menjadi dokumen yang sangat tidak populer, menurut analis politik Khin Zaw Win yang berbasis di Yangon.Suu Kyi dan pemerintahnya telah mencoba untuk mengubah konstitusi sejak memenangkan pemilu 2015 dengan sejumlah keberhasilan.

Baca Juga :Myanmar membara dan Fakta Pemicu Kudeta

Di masa jabatan terakhirnya Suu Kyi mengelak dari aturan yang mencegahnya mengambil alih kursi kepresidenan dengan mengambil peran kepemimpinan de facto sebagai “penasihat negara”.Celah ini adalah salah satu dari beberapa yang tidak diperkirakan oleh militer, kata analis politik Soe Myint Aung.”Dari sudut pandang mereka, mereka telah kehilangan kendali signifikan atas proses politik,” paparnya di sesi Konferensi Pers.

Militer Myanmar berjanji akan mengumkan kebijakan yang akan diambil oleh pihaknya dalam beberapa pecan ke depan. (ardired)